Syarat dan Cara Sertifikasi Guru Honorer

Syarat dan Cara Sertifikasi Guru Honorer | Sejauh ini sepertinya kesejahteraan hanya milik para guru PNS, sedangkan untuk para guru honorer masih tetap harus bersabar menunggu keajaiban datang. Tunjangan Profesi Guru atau Tunjangan Sertifikasi menjadi magnet tersendiri, sehingga setiap guru pasti ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut, begitu juga dengan guru honorer. Namun sayang disayang, berbagai persyaratan mengganjal para guru honorer untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi terutama yang mengajar di sekolah negeri.

Lho kok sekolah negeri terganjal, emang kenapa? Lha ini yang menjadi bahan pertanyaan. Pasalnya, bagi guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah yayasan satau sekolah swasta mereka bisa mengikuti seleksi guru sertifikasi dan banyak juga yang lolos dan sudah menikmati manisnya uang tunjangan sertifikasi. Sedangkan bagi guru honorer yang mengajar di sekolah negeri tetap masih gigit jari. Hadeuh.......
persyaratan sertfikasi guru honorer


Syarat-syarat sertifikasi guru honorer

Nah untuk mengobati rasa penasaran pada guru honorer, mari kita lihat apa saja persyaratan guru sertifikasi bagi guru honorer atau guru non PNS. Dari sejumlah persyaratan tersebut apa kiranya yang mengganjal guru honorer di sekolah negeri tidak bisa mengikuti PLPG sebagai langkah untuk mendapatkan sertifikat guru profesional dan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Berikut adalah syarat-syarata yang harus dipenuhi.

1. Telah memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Kemenag dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama.

3. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)ditetapkan tanggal 30 Desember 2005. Bagi guru yang menjadi guru setelah Undang-undang tersebut disahkan, besar kemungkinan akan mengikuti sertifikasi guru melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG).

4. SK Honor yang ditanda tangani oleh kepada daerah atau a.n kepala daerah dalam hal ini Gubernur/Walikota/Bupati atau SK Gutu Tetap Yayasan (GTY) yang ditanda tangani oleh ketua yayasan. Adapun SK pengangkatan sebagai pegawai yang ditanda tangani kepala sekolah/komite tidak dihitung.

5. Pendidikan terakhir harus sudah S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

6. Bagi guru yang tidak memenuhi poin 5 diatas, tetapi sudah berusia diatas 50 th dengan masa kerja diatas 20 th.

7. Belum memasuki usia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2014.

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.

Ada dua point yang sengaja saya beri tanda merah, karena pada dua point inilah yang bisa mengganjar seorang guru honorer untuk mengikuti pendidikan guru bersertifikat. Yang pertama guru harus sudah memiliki NUPTK, kalau bagi guru honorer yang TMT tahun 2008-an kayaknya sudah memiliki NUPTK semua, jadi aman deh untuk nomor 1. Tapi yang menjadi ganjalan pasti pada point nomor 4, yaitu guru honorer harus memiliki SK dari Gubernur/Walikota/Bupati.

Saya merasa yakin, hampir semua guru honorer di daerah tidak memiliki SK tersebut, rata-rata SK yang digunakan sebagai dasar pengabdian mereka adalah SK kepala sekolah. Sedangkan bagi mereka guru honorer yang mengajar di sekolah yayasan, justru sangat dimudahkan karena SK yang dibutuhkan adalah SK ketua yayasan. Dan saya yakin semua guru honorer di sekolah yayasan memiliki SK tersebut.

Mengapa antara guru honorer di sekolah negeri dengan yang di sekolah yayasan dibeda-bedakan? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Apakah guru honorer di sekolah negeri akan diangkat menjadi guru PNS secara serempat dan tanpa melalui tes? Hmmm......

Cara Sertifikasi Guru Honorer

Cara seritikasi guru honorer dan guru PNS sama, yaitu menggunakan jalur PLPG. Baik PNS maupun honorer dari sekolah yayasan sama-sama menempuh pendidikan selama kurang lebih 1 bulan kemudian mengikuti Ujian Kompetensi Guru dan dari hasil pendidikan dan tes tersebut maka akan keluar nilai yang menyatakan apakah guru bersangkutan lulus atau tidak menjadi guru profesional atau guru berserfitikasi.

Nah itulah informasi tentang syarat  dan cara sertifikasi guru honorer, semoga informasi ini memberikan kejelasan dan ya.... bagi guru honorer di sekolah negeri teruslah berdoa dan berharap agar pemerintah sergera mengangkat kita menjadi PNS atau menjadi ASN. Karena melalui pintu inilah harapan kita satu-astunya. Semoga....

0 Response to "Syarat dan Cara Sertifikasi Guru Honorer"

Posting Komentar